Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 196 Tahun 2023

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 196 Tahun 2023

Tentang

Pembentukan Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan
Pajak Periode 2023-2026

Menteri Keuangan Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak Periode Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1203);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK PERIODE 2023-2026. 


KESATU :

Membentuk Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak Periode Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut Panitia, dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:

1. Komite Pengarah; dan
2. Komite Pelaksana.

KEDUA :

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Sertifikasi Konsultan Pajak.


KETIGA :

Susunan keanggotaan Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

KEEMPAT :

Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. 

KELIMA :

Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menetapkan struktur organisasi dan anggota Komite Pelaksana.

KEENAM :

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia:

1. bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;
2. wajib membuat laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik; dan
3. menyampaikan hasil laporan audit sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri Keuangan paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

KETUJUH :

Masa Kerja Panitia ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN :

Setiap anggota Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan kegiatannya selaku anggota Komite Pengarah secara periodik kepada pimpinan unsur masing-masing paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

KESEMBILAN :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Seketaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Para Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak Indonesia;
6. Para anggota Komite Pengarah untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2023
MENTERI KEUANGAN,

Ditandatangani secara elektronik

SRI MULYANI INDRAWATI