Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per – 11/Pj/2021

(1)

Pelunasan selisih kurang Bea Meterai dengan menggunakan SSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membayar selisih kurang Bea Meterai ke kas negara dengan menggunakan formulir SSP atau Kode Billing dengan kode akun pajak 411611 dan kode jenis setoran 100.

(2)

Formulir SSP atau Kode Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan mengenai nomor seri cek dan/atau bilyet giro.

(3)

Atas pelunasan selisih kurang Bea Meterai dengan menggunakan SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

1. Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); atau
2. Bank Penyedia atau pembawa cek dan/atau bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6),

meminta cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai ke KPP.

(4)

Permintaan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melampirkan:

1. cek dan/atau bilyet giro yang akan dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai; dan
2. SSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang telah mendapatkan NTPN.

(5)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat membubuhkan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai dalam hal:

1. pelunasan selisih kurang Bea Meterai dilakukan oleh Bank Penyedia; dan
2. Bank Penyedia telah mendapatkan izin pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.

(6)

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Bank Penyedia harus mengajukan permohonan izin pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai ke KPP tempat Bank Penyedia diadministrasikan.

(7)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan melampirkan:

1. daftar cek dan/atau bilyet giro yang akan dilakukan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai;
2. data identitas pejabat Bank Penyedia yang ditunjuk untuk melaksanakan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai; dan
3. SSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang telah mendapatkan NTPN.

(8)

Permohonan izin pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Kepala KPP melalui Kepala Seksi Pelayanan, memastikan:

1. kebenaran SSP yang telah mendapatkan NTPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dan Pasal 5 ayat (7) huruf c;
2. kesesuaian nilai pembayaran dalam SSP yang telah mendapatkan NTPN dengan jumlah selisih kurang Bea Meterai yang harus dilunasi;
3. kesesuaian keterangan pada SSP dengan cek dan/atau bilyet giro yang dimintakan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai atau diajukan permohonan izin pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai; dan
4. kesesuaian kode akun pajak dan kode jenis setoran.

(2)

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Kepala KPP melalui Kepala Seksi Pelayanan:

1. membubuhkan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai pada sisi muka cek dan/atau bilyet giro serta tanda tangan, nama terang, dan cap KPP pada sisi belakang cek dan/atau bilyet giro, atas permintaan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); atau
2. menerbitkan surat izin pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai, atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

(3)

Surat izin pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diterima lengkap.

(4)

Surat izin pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.