cs@centraldataaccess.co.id

0822-1001-9797

0822-1001-9696

Masuk
  • |
  • Peraturan Perpajakan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-34/PJ./2003

Peraturan Pengganti KEP-34/PJ./2003:

Download
Status : Dicabut

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-34/PJ./2003

TENTANG

KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan adanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2000 yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik dan dalam rangka penyempurnaan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak;
Mengingat:
  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51;  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK.

Pasal 1

Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak disusun menurut Kategori, Golongan Pokok, Golongan, Subgolongan dan Kelompok Kegiatan Ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 2

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak dipergunakan untuk:

  1. Tata Usaha Wajib Pajak, seperti data Kelompok Kegiatan Ekonomi Wajib Pajak dalam Master File Wajib Pajak, Kelompok Kegiatan Ekonomi pada SPT Pajak Penghasilan dan SPT Masa PPN dan PPn BM;
  2. Ekonomi pada SPT Pajak Penghasilan dan SPT Masa PPN dan PPn BM;
  3. Keperluan khusus lainnya.

Pasal 3

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1444/PJ.24/1993 tanggal 14 Desember 1993 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Klasifikasi Lapangan Usaha ini disebut Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 2003.

Pasal 5

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dipergunakan pertama kali untuk SPT Masa  PPN dan PPn BM bulan Januari 2003 dan SPT Tahunan PPh Tahun 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

            Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Pebruari 2003
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

HADI POERNOMO
NIP. 060027375

Download file disini :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-34/PJ./2003

Add Your Heading Text Here

Lupa Password?

Masuk
Login

Upgrade Ilmu Transfer Pricing: CDA Bantu Konsultan Pajak di Bali Selangkah Lebih Maju!

Setelah sebelumnya sukses mengadakan berbagai pelatihan di berbagai lokasi, CDA terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan keahlian praktisi pajak dengan berkolaborasi bersama konsultan pajak di Bali.

Kolaborasi Epik Kanwil DJP Jateng II dan CDA di Magelang: Taktik Jitu untuk Penyusunan TP Doc yang Tak Bisa Dilewatkan!

Pada 9-10 Januari 2023 lalu, Kanwil DJP Jawa Tengah II bersama PT Central Data Access (CDA) sukses menggelar sosialisasi Transfer Pricing Document (TP Doc) di Magelang. Kegiatan ini dihadiri oleh pemeriksa pajak, Account Representative (AR), dan Wajib Pajak…

Tingkatkan Kompetensi Pajak Internasional: CDA dan UNNES Bersinergi dalam Edukasi Transfer Pricing

Dalam upaya meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang perpajakan internasional, PT Central Data Access (CDA) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang (UNNES) untuk menggelar kuliah umum bertema Transfer Pricing.