cs@centraldataaccess.co.id

0251-8574-375

Masuk
  • |
  • Peraturan Perpajakan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2002

Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka Word Trade Organization, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001 Presiden Republik Indonesia,
  • Like
  • Share
Index Peraturan
Daftar Peraturan

Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2002
 
Tentang

Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999
Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral
Dalam Kerangka Word Trade Organization, Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001

  Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

 

  1. bahwa sehubungan dengan Deklarasi Menteri pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM)-IV Organisasi Perdagangan Dunia atau Word Trade Organization (WTO), tanggal 14 November 2001 di Doha, Qatar yang menghasilkan cakupan substansi yang lebih luas termasuk isu baru perdagangan, maka dipandang perlu diadakan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Nasional untuk perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO;
  2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka Word Trade Organization sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001;

 

Mengingat :

 

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The Word Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
  3. Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka Word Trade Organization sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001.

 

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan :

 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORD TRADE ORGANIZATION, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2001.

 

 

PERTAMA :

 

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001 sebagai berikut:

  1. Mengubah susunan keanggotaan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka Word Trade Organization (WTO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pengarah

:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Penasehat

:
    1. Dr. Marie Pangestu;
    2. Dr. Nono Anwar Makarim;
    3. Dr. H.S. Katadjoemena;
    4. Dr. Djisman Simanjuntak;
    5. Dr. Marzuki Usman, MA;

Ketua

:

Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Wakil Ketua I

:

Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional,
Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Wakil Ketua II

:

Duta Besar Republik Indonesia untuk WTO/Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia II di Jenewa;

Anggota

:
    1. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
    2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
    3. Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
    4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
    5. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri;
    6. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
    7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
    8. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional, Departemen Keuangan;
    9. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
    10. Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian;
    11. Kepala Badan Karantina, Departemen Pertanian;
    12. Direktur Jenderal Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, Departemen Kelautan dan Perikanan;
    13. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan;
    14. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    15. Direktur Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
    16. Sekretaris Utama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);
    17. Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretariat Kabinet;
    18. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Hukum;
    19. Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup;
    20. Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Badan Urusan Logistik (BULOG);
    21. Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN);
    22. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
    23. Deputi Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Jasa, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
    24. Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
    25. Deputi Kerjasama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
    26. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

 

Sekretaris

:

Direktur Kerjasama Multilateral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

 
  1. Mengubah Diktum KEENAM Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
    “Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada anggaran masing-masing departemen/instansi sesuai dengan kegiatannya.”

 

 

KEDUA :

 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Kategori : Lainnya

Login

Upgrade Ilmu Transfer Pricing: CDA Bantu Konsultan Pajak di Bali Selangkah Lebih Maju!

Setelah sebelumnya sukses mengadakan berbagai pelatihan di berbagai lokasi, CDA terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan keahlian praktisi pajak dengan berkolaborasi bersama konsultan pajak di Bali.

Kolaborasi Epik Kanwil DJP Jateng II dan CDA di Magelang: Taktik Jitu untuk Penyusunan TP Doc yang Tak Bisa Dilewatkan!

Pada 9-10 Januari 2023 lalu, Kanwil DJP Jawa Tengah II bersama PT Central Data Access (CDA) sukses menggelar sosialisasi Transfer Pricing Document (TP Doc) di Magelang. Kegiatan ini dihadiri oleh pemeriksa pajak, Account Representative (AR), dan Wajib Pajak…

Tingkatkan Kompetensi Pajak Internasional: CDA dan UNNES Bersinergi dalam Edukasi Transfer Pricing

Dalam upaya meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang perpajakan internasional, PT Central Data Access (CDA) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang (UNNES) untuk menggelar kuliah umum bertema Transfer Pricing.