cs@centraldataaccess.co.id

0251-8574-375

Masuk
  • |
  • Peraturan Perpajakan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization Presiden Republik Indonesia
  • Like
  • Share
Index Peraturan
Daftar Peraturan

Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2001
 
Tentang

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999
Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral
Dalam Kerangka World Trade Organization

 Presiden Republik Indonesia

Menimbang :

 

  1. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi dan instansi dalam Kabinet Periode Tahun 1999-2004, perlu diadakan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization (WTO);
  2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka Word Trade Organization;

 

Mengingat :

 

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
  3. Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization.

 

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan :

 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION.

 

 

PERTAMA :

 

Mengubah susunan keanggotaan Tim Nasional World Trade Organization (WTO) sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pengarah

:

Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;

Ketua

:

Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Wakil Ketua I

:

Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan lnternasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Wakil Ketua II

:

Duta Besar Republik Indonesia untuk WTO/Deputi
Wakil Tetap Republik Indonesia II di Jenewa;

Anggota

:
  1. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  3. Direktur Jenderal lndustri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  5. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri;
  6. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
  7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
  8. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
  9. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional, Departemen Keuangan;
  10. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Hukum;
  11. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
  12. Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian;
  13. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian;
  14. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan;
  15. Jenderal Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi;
  16. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi;
  17. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM;
  18. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
  19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  20. Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretariat Kabinet;
  21. Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Badan Urusan Logistik (BULOG);
  22. Deputi Bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  23. Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
  24. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kerjasama Ekonomi lnternasional, Kantor
    Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
  25. Deputi Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha
    Kecil, Menengah dan Jasa, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
  26. Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
  27. Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Internasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  28. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Sekretaris

:

Direktur Kerjasama Multilateral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

 

 

KEDUA :

 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

ABDURRAHMAN WAHID

Kategori : Lainnya

Login

Upgrade Ilmu Transfer Pricing: CDA Bantu Konsultan Pajak di Bali Selangkah Lebih Maju!

Setelah sebelumnya sukses mengadakan berbagai pelatihan di berbagai lokasi, CDA terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan keahlian praktisi pajak dengan berkolaborasi bersama konsultan pajak di Bali.

Kolaborasi Epik Kanwil DJP Jateng II dan CDA di Magelang: Taktik Jitu untuk Penyusunan TP Doc yang Tak Bisa Dilewatkan!

Pada 9-10 Januari 2023 lalu, Kanwil DJP Jawa Tengah II bersama PT Central Data Access (CDA) sukses menggelar sosialisasi Transfer Pricing Document (TP Doc) di Magelang. Kegiatan ini dihadiri oleh pemeriksa pajak, Account Representative (AR), dan Wajib Pajak…

Tingkatkan Kompetensi Pajak Internasional: CDA dan UNNES Bersinergi dalam Edukasi Transfer Pricing

Dalam upaya meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang perpajakan internasional, PT Central Data Access (CDA) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang (UNNES) untuk menggelar kuliah umum bertema Transfer Pricing.