Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per – 136/Pj./2007

1. 

Tertulis :
    
“Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah Di Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara
Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di Dalam Negeri;”

Seharusnya :

“Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah Di Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara
Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di Dalam Negeri;”

2.

Tertulis :

“Mengingat : 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah Di Dalam Negeri;”

Seharusnya :

“Mengingat : 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah Di Dalam Negeri;”

3.

Tertulis :

“Pasal 3

“(4) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi cap “PPN DIBAYAR OLEH PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 188/PMK.011/2007″.”

Seharusnya :

“Pasal 3

“(4)  Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi cap “PPN DIBAYAR PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 118/PMK.011/2007″.”

4.

Tertulis :

“Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku sesuai dengan masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.011/2007.”

Seharusnya :

“Pasal 9

    
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku sesuai dengan masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2007.”