cs@centraldataaccess.co.id

0251-8574-375

Masuk
  • |
  • Peraturan Perpajakan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2023

Tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person Untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia,
  • Like
  • Share
Index Peraturan
Daftar Peraturan

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2023
 
Tentang
 
Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person Untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara
 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

  1. bahwa percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person perlu segera dilakukan untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara dan pengembangan konektivitas Ibu Kota Nusantara;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara;

     
Mengingat :

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);

     

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA VERY VERY IMPORTANT PERSON UNTUK MENDUKUNG IBU KOTA NUSANTARA.
     

Pasal 1


Percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person dilakukan untuk pengembangan infrastruktur penerbangan dan pendukung konektivitas Ibu Kota Nusantara.

 

Pasal 2


Bandar Udara Very Very Important Person yang selanjutnya disebut Bandar Udara VVIP merupakan bandar udara khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
 

Pasal 3

(1)

Pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

(2)

Kebutuhan lahan, kebutuhan fasilitas dan tata letak fasilitas, serta Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara VVIP ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.



Pasal 4

(1)

Presiden menugaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Perhubungan untuk membangun Bandar Udara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2)

Pelaksanaan penugasan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan pendanaan.

(3)

Penugasan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a.

fasilitas keselamatan dan keamanan;

b.

fasilitas sisi udara meliputi landas pacu, runaway strip, Runway End Safety Area (RESA), stopway, clearway, landasan hubung (taxiway), dan landasan parkir;

c.

fasilitas sisi darat, termasuk jalan di dalam kawasan; dan

d.

jalan akses menuju Bandar Udara VVIP.

     

Pasal 5


Dalam rangka pelaksanaan penugasan pembangunan Bandar Udara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

1.

menyusun perencanaan desain teknis/rencana teknis rinci pembangunan fasilitas sisi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan jalan akses menuju Bandar Udara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d;

2.

melaksanakan konstruksi berupa pembangunan fasilitas sisi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b; dan

3.

melaksanakan konstruksi berupa pembangunan jalan akses menuju Bandar Udara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d;

b.

Menteri Perhubungan:

1.

menyusun perencanaan teknis berupa studi kelayakan dengan fokus kepada kelayakan teknis pembangunan kebandarudaraan dan kelayakan operasi penerbangan, masterplan, rencana teknis terinci, kajian kebutuhan fasilitas dan operasi bandar udara, dan studi lingkungan;

2.

menyusun rencana desain teknis/rencana teknis rinci pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan fasilitas sisi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, termasuk taman meteo;

3.

menetapkan rencana desain teknis/rencana teknis rinci fasilitas keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, fasilitas sisi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dan fasilitas sisi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c;

4.

melaksanakan pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan fasilitas sisi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, termasuk taman meteo;

5.

melakukan verifikasi terhadap hasil pembangunan Bandar Udara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

6.

mengoperasikan dan memelihara Bandar Udara VVIP; dan

7.

mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Pasal 6

(1)

Pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berasal dari tanah yang disediakan oleh Badan Bank Tanah.

(2)

Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan akses menuju Bandar Udara VVIP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(3)

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai instansi yang memerlukan tanah.



Pasal 7


Pendanaan untuk penugasan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari:

a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

b.

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 8


Pemilihan penyedia jasa konsultan perencana teknis dan/atau perencana desain teknis dilakukan melalui penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 

Pasal 9


Dalam rangka pelayanan navigasi penerbangan Bandar Udara VVIP, Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Bandar Udara VVIP.
 

Pasal 10


Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menugaskan:

a.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:

1.

melakukan fasilitasi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; dan

2.

mendukung penyiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP termasuk jalan akses menuju Bandar Udara VVIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan menggunakan tanah yang telah disediakan oleh Badan Bank Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan perizinan lingkungan yang diperlukan dalam pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP;

c.

Menteri Pertahanan memberikan jalur penerbangan yang dibutuhkan bagi pelayanan penerbangan untuk kepentingan pengoperasian penerbangan VVIP;

d.

Menteri Keuangan memberikan dukungan dalam penganggaran untuk program dan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP;

e.

Menteri Badan Usaha Milik Negara memberikan dukungan dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP melalui Badan Usaha Milik Negara;

f.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika membangun dan menyediakan fasilitas dan peralatan taman meteo sesuai dengan rencana induk bandar udara; dan

g.

Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Penajam Paser Utara sesuai dengan kewenangannya masing-masing:

1.

melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang;

2.

memberikan kemudahan dan percepatan terhadap proses perizinan, penetapan lokasi, pengadaan tanah, dan dukungan lainnya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP; dan

3.

melakukan relokasi jalan kabupaten yang terdampak pembangunan Bandar Udara VVIP.

     

Pasal 11

(1)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyerahkan bangunan berupa fasilitas sisi udara yang telah selesai dibangun kepada Menteri Perhubungan.

(2)

Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 12


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Perhubungan melaporkan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
 

Pasal 13


Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Juni 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Juni 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO         



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 77

Kategori : Lainnya

Login

Upgrade Ilmu Transfer Pricing: CDA Bantu Konsultan Pajak di Bali Selangkah Lebih Maju!

Setelah sebelumnya sukses mengadakan berbagai pelatihan di berbagai lokasi, CDA terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan keahlian praktisi pajak dengan berkolaborasi bersama konsultan pajak di Bali.

Kolaborasi Epik Kanwil DJP Jateng II dan CDA di Magelang: Taktik Jitu untuk Penyusunan TP Doc yang Tak Bisa Dilewatkan!

Pada 9-10 Januari 2023 lalu, Kanwil DJP Jawa Tengah II bersama PT Central Data Access (CDA) sukses menggelar sosialisasi Transfer Pricing Document (TP Doc) di Magelang. Kegiatan ini dihadiri oleh pemeriksa pajak, Account Representative (AR), dan Wajib Pajak…

Tingkatkan Kompetensi Pajak Internasional: CDA dan UNNES Bersinergi dalam Edukasi Transfer Pricing

Dalam upaya meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang perpajakan internasional, PT Central Data Access (CDA) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang (UNNES) untuk menggelar kuliah umum bertema Transfer Pricing.