contohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ...

Bogor, 22 April 2026 - Pagi ini, suasana kantor CDA terasa sedikit berbeda dan lebih semangat dari biasanya. Seluruh tim CDA berkumpul untuk mengikuti agenda sharing session internal yang berfokus pada teknis pengisian administrasi transaksi afiliasi via Coretax. Ada tiga poin utama yang dikupas tuntas dalam pelatihan kali ini:

Bogor, 10 April 2026 – Tim CDA menutup pekan dengan berdiskusi hangat kembali melalui sesi Zoom Meeting bersama salah satu klien CDA. Tentu saja seputar Transfer Pricing Documentation (TP Doc) dan bagaimana memastikan setiap laporan pajak sudah selaras dengan regulasi terbaru.

Bogor, 09 April 2026 – Memulai hari dengan produktif, pagi ini tim CDA baru saja melaksanakan sesi sharing via Zoom bareng salah satu klien CDA. Topik obrolannya sebenarnya cukup serius, yaitu tentang TP Doc, tapi CDA kemas dengan suasana yang santai dan nyaman. Tim CDA

Memberikan napas lega bagi seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), pemerintah secara resmi mengumumkan perpanjangan batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh OP) untuk Tahun Pajak 2025. Jika sebelumnya batas akhir jatuh pada tanggal 31 Maret 2026, kini seluruh WP OP memiliki waktu ekstra satu bulan penuh hingga 30 April 2026 untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Kebijakan tersebut langsung disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menjaga kewajaran transaksi dalam hubungan istimewa kini menjadi tantangan utama bagi perusahaan di Indonesia. Dengan berlakunya PMK 172 Tahun 2023, penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) bukan lagi sekadar formalitas, melainkan keharusan untuk menghindari risiko koreksi pajak yang signifikan.

SEMARANG - PMK 172 Tahun 2023 menjadi dasar aturan dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, banyak Wajib Pajak (WP) yang masih kesulitan

Halo, Rekan CDA! Memasuki 2026, ada hal yang biasanya bikin tim finance dan tax ketar-ketir kalau ditunda: TP Doc (Transfer Pricing Documentation). Banyak yang mikir, Ah, kan masih awal tahun, nanti saja pas mau lapor SPT. Padahal, berdasarkan PMK 172/2023, TP Doc harus disusun berdasarkan data dan kondisi yang tersedia pada saat transaksi dilakukan.

sum

Pernahkah Rekan CDA mendengar kalimat ini "Yang penting lapor SPT dulu, TP Doc mah bisa menyusul kalau nanti ditanya orang pajak"? Dulu, mungkin strategi "tunggu dan lihat" ini sering dilakukan. Tapi di era administrasi perpajakan yang semakin modern seperti sekarang, pemikiran tersebut bisa menjadi bom waktu yang siap meledak kapan

Bagi Rekan CDA yang bekerja dibidang Akuntansi, Keuangan, dan Perpajakan, masa pelaporan SPT Tahunan PPh Badan selalu menjadi momen paling sibuk sepanjang tahun. Dulu, mungkin ada anggapan bahwa

Dulu, banyak yang berpikir: "TP Doc bisa menyusul, yang penting lapor SPT dulu" atau bahkan "Buat TP Doc kalau ditanya kantor pajak saja.". Hati-hati, itu bom waktu. Di era Coretax, semua data kini terintegrasi. Bagi grup usaha dengan kriteria tertentu, harus mengisi

Libur Lebaran di Yogyakarta belum lengkap rasanya jika belum menginjakkan kaki di Pasar Beringharjo. Bagi Rekan CDA yang sedang menikmati suasana mudik atau berwisata di Kota Gudeg, Beringharjo adalah destinasi "one-stop shopping" yang ramah di kantong. Apa saja sih yang membuat pasar ini begitu spesial di masa liburan?

Lebaran di Yogyakarta rasanya belum lengkap kalau belum mencicipi kuliner khasnya: Gudeg. Setelah bersilaturahmi dan bermaaf-maafan, agenda wajib selanjutnya tentu saja adalah berburu kuliner legendaris untuk memanjakan lidah.

Di era globalisasi saat ini, batasan antarnegara dalam urusan bisnis hampir sudah tidak ada lagi. Perusahaan dari luar negeri dengan mudah beroperasi di Indonesia, begitu juga sebaliknya. Namun, di balik kemudahan itu, ada satu tantangan besar yang muncul: Bagaimana mengatur transaksi antar-perusahaan agar tetap adil dan transparan?

Dalam sistem perpajakan terbaru, Coretax , Direktorat Jenderal Pajak